A.
Pendahuluan
Peradilan Agama pada
awalnya diatur dengan beberapa peraturan perundang-undangan yang tersebar di
berbagai peraturan, yaitu Peraturan tentang Peradilan Agama di Jawa dan Madura
(Staatsblad Tahun 1882 Nomor 152 dan Staatsblad Tahun 1937 Nomor 116 dan 610),
Peraturan tentang Kerapatan Qadi dan Kerapatan Qadi Besar untuk sebagian
Residensi Kalimantan Selatan dan Timur (Staatsblad Tahun 1937 Nomor 638 dan
639), dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan
Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari’ah di Luar Jawa dan Madura.
Kemudian baru pada
tahun 1989 Peradilan Agama diatur dalam satu peraturan perundang-undangan,
yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dalam
perkembangannya undang-undang ini mengalami beberapa kali sebagai akibat adanya
perubahan atau Amandeman Undang-Undang Dasar 1945 dan undang-undang yang
mengatur tentang kekuasaan kehakiman.
Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dirubah sebanyak dua kali, yaitu dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
Agama.
Dengan adanya
perubahan tersebut Peradilan Agama mengalami pula perubahan tentang kekuasaan
atau kewenangan mengadili di pengadilan pada lingkungan Peradilan Agama.
B.
Pengertian Peradilan Agama
Peradilan Agama
adalah terjemahan dari Godsdienstige Rechtspraak (Bahasa Belanda) , berasal
dari kata godsdienst yang berarti agama; ibadat; keagamaan dan kata rechtspraak
berarti peradilan , yaitu daya upaya mencari keadilan atau penyelesaian
perselisihan hukum yang dilakukan menurut peraturan-peraturan dan dalam
lembaga-lembaga tertentu dalam pengadilan. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
Agama menyatakan bahwa yang dimaksud Peradilan Agama dalam undang-undang ini
adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam. Sedangkan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama menyatakan bahwa Peradilan Agama adalah salah satu
pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam
mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.
Dari pengertian di
atas dapat diambil kesimpulan bahwa Peradilan Agama adalah suatu daya upaya
yang dilakukan untuk mencari keadilan atau menyelesaikan perkara-perkara
tertentu bagi orang-orang yang beragama Islam melalui lembaga-lembaga yang
berfungsi untuk melaksanakan kekuasaan kehakiman menurut peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Peradilan Agama
merupakan salah satu badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang
melaksanakan kekuasaan kehakiman di Indonesia. Kekuasaan kehakiman adalah
kekuasaan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di
bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Badan peradilan yang berada di
bawah Mahkamah Agung adalah badan peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum,
lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer dan lingkungan
Peradilan Tata Usaha Negara.
C.
Pengertian Kewenangan
Kewenangan disebut
juga kekuasaan atau kompetensi, kompetensi berasal dari bahasa Latin competo, kewenangan yang
diberikan undang-undang mengenai batas untuk melaksanakan sesuatu tugas;
wewenang mengadili. Kompetensi dalam bahasa Belanda disebut competentie, kekuasaan
(akan) mengadili; kompetensi. Kompetensi disebut juga kekuasaan atau kewenangan
mengadili yang berkaitan dengan perkara yang diperiksa di pengadilan atau
pengadilan mana yang berhak memeriksa perkara tersebut. Ada dua macam
kompetensi atau kekuasaan/kewenangan mengadili, yaitu kewenangan relatif dan
kewenangan absolut.
Sebelum membahas
tentang kewenangan relatif dan kewenangan absolut sebaiknya perlu diketahui
terlebih dahulu jenis-jenis perkara yang diperiksa Pengadilan di lingkungan
Peradilan Agama. Perkara yang diperiksa Pengadilan di lingkungan Peradilan
Agama ada dua macam, yaitu permohonan (voluntaire)
dan gugatan (contentieus).
D.
Permohonan dan Gugatan
Pemohonan
adalah mengenai suatu perkara yang tidak ada pihak-pihak lain yang saling
bersengketa. Gugatan adalah suatu perkara yang terdapat sengketa antara dua
belah pihak.
Perbedaan
antara permohonan dan gugatan adalah sebagai berikut :
a.
Dalam permohonan hanya ada satu pihak saja
sedangkan dalam gugatan terdapat dua pihak yang bersengketa.
b.
Dalam permohonan tidak terdapat sengketa
sedangkan perkara gugatan terdapat sengketa antara kedua belah pihak.
c.
Dalam permohonan hakim hanya menjalankan
fungsi executive power
atau administratif saja sehingga permohonan disebut jurisdictio voluntaria atau peradilan yang
bukan sebenarnya. Sedangkan dalam gugatan hakim berfungsi sebagai hakim yang
mengadili dan memutus pihak yang benar dan yang tidak benar. Gugatan disebut
juga Jurisdictio contentieus
atau peradilan yang sesungguhnya.
d.
Produk pengadilan dalam perkara permohonan
berupa penetapan atau beschikking,
disebut juga putusan declaratoir
yaitu putusan yang sifatnya menerangkan atau menetapkan suatu
keadaan atau status tertentu. Produk pengadilan dalam perkara gugatan berupa
putusan atau vonnis, yang
putusan dapat berupa putusan condemnatoir
yaitu putusan yang bersifat menghukum kepada para pihak yang
bersengketa.
e.
Penetapan hanya mengikat pada pemohon saja
sehingga tidak mempunyai kekuatan eksekutorial atau penetapan tidak dapat
dilaksanakan/eksekusi. Sedangkan putusan gugatan mengikat kepada kedua belah
pihak sehingga mempunyai kekuatan eksekutorial.
1. Kewenangan
Relatif Peradilan Agama
Yang dimaksud dengan
kekuasaan relatif (relative
competentie) adalah pembagian kewenangan atau kekuasaan mengadili
antar Pengadilan Negeri. Atau dengan kata lain Pengadilan Negeri mana yang
berwenang memeriksa dan memutus perkara. Pengertian lain dari kewenangan
relatif adalah kekuasaan peradilan yang satu jenis dan satu tingkatan, dalam
perbedaannya dengan kekuasaan pengadilan yang sama jenis dan tingkatan.
Misalnya antara Pengadilan Negeri Bogor dan Pengadilan Negeri Subang,
Pengadilan Agama Muara Enim dengan Pengadilan Agama Baturaja.
Dari pengertian di
atas maka pengertian kewenangan relatif adalah kekuasaan atau wewenang yang
diberikan kepada pengadilan dalam lingkungan peradilan yang sama jenis dan
tingkatan yang berhubungan dengan wilayah hukum Pengadilan dan wilayah tempat
tinggal/tempat kediaman atau domisili pihak yang berperkara
2. Kewenangan Absolut
Peradilan Agama
Kewenangan absolut (absolute competentie)
adalah kekuasaan yang berhubungan dengan jenis perkara dan sengketa kekuasaan
pengadilan. Kekuasaan pengadilan di lingkungan Peradilan Agama adalah
memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara perdata tertentu di kalangan
golongan rakyat tertentu, yaitu orang-orang yang beragama Islam. Kekuasaan
absolut Pengadilan Agama diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
yang pada pokoknya adalah sebagai berikut.
- perkawinan;
- waris;
- wasiat;
- hibah;
- wakaf;
- zakat;
- infaq;
- shadaqah; dan
- ekonomi syari’ah.
- perkawinan;
- waris;
- wasiat;
- hibah;
- wakaf;
- zakat;
- infaq;
- shadaqah; dan
- ekonomi syari’ah.
Pengadilan Agama berwenang untuk
memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara
orang-orang yang beragama Islam di bidang:
1. Perkawinan
Dalam bidang perkawinan meliputi hal-hal
yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang
berlaku yang dilakukan menurut syari’ah, antara lain:
1. izin beristri lebih dari seorang;
2. izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun dalam hal orang tua atau wali atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat;
3. dispensasi kawin;
4. pencegahan perkawinan;
5. penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah;
6. pembatalan perkawinan;
7. gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau istri;
8. perceraian karena talak;
9. gugatan perceraian;
10. penyelesian harta bersama;
11. penguasaan anak-anak;
12. ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan bilamana bapak yang seharusnya bertangung jawab tidak memenuhinya;
13. penentuan kewajiban memberi biaya peng-hidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri;
14. putusan tentang sah atau tidaknya seorang anak;
15. putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua;
16. pencabutan kekuasaan wali;
17. penunjukkan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut;
18. menunjuk seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya padahal tidak ada penunjukkan wali oleh orang tuanya;
19. pembebanan kewajiban ganti kerugian terhadap wali yang telah menyebabkan kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya;
20. penetapan asal usul seorang anak;
21. putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran;
22. pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.
1. izin beristri lebih dari seorang;
2. izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun dalam hal orang tua atau wali atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat;
3. dispensasi kawin;
4. pencegahan perkawinan;
5. penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah;
6. pembatalan perkawinan;
7. gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau istri;
8. perceraian karena talak;
9. gugatan perceraian;
10. penyelesian harta bersama;
11. penguasaan anak-anak;
12. ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan bilamana bapak yang seharusnya bertangung jawab tidak memenuhinya;
13. penentuan kewajiban memberi biaya peng-hidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri;
14. putusan tentang sah atau tidaknya seorang anak;
15. putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua;
16. pencabutan kekuasaan wali;
17. penunjukkan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut;
18. menunjuk seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya padahal tidak ada penunjukkan wali oleh orang tuanya;
19. pembebanan kewajiban ganti kerugian terhadap wali yang telah menyebabkan kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya;
20. penetapan asal usul seorang anak;
21. putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran;
22. pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.
Dalam Kompilasi Hukum Islam juga ada
pasal-pasal memberikan kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa perkara
perkawinan, yaitu:
23. Penetapan Wali Adlal;
24. Perselisihan penggantian mahar yang hilang sebelum diserahkan.
23. Penetapan Wali Adlal;
24. Perselisihan penggantian mahar yang hilang sebelum diserahkan.
2. Waris
Yang dimaksud dengan “waris” adalah
penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan,
penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta
peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang
tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing
ahli waris.
3. Wasiat
Yang dimaksud dengan “wasiat” adalah
perbuatan seseorang memberikan suatu benda atau manfaat kepada orang lain atau
lembaga/badan hukum, yang berlaku setelah yang memberi tersebut meninggal
dunia.
4. Hibah
Yang dimaksud dengan “hibah” adalah
pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang atau
badan hukum kepada orang lain atau badan hukum untuk dimiliki.
5. Wakaf
Yang dimaksud dengan “wakaf’ adalah
perbuatan seseorang atau sekelompok orang (wakif) untuk memisahkan dan/atau
menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau
untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah
dan/atau kesejahteraan umum menurut syari’ah.
6. Zakat
Yang dimaksud dengan “zakat” adalah
harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan hukum yang dimiliki
oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan syari’ah untuk diberikan kepada yang
berhak menerimanya.
7. Infaq
Yang dimaksud dengan “infaq” adalah perbuatan
seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain guna menutupi kebutuhan, baik
berupa makanan, minuman, mendermakan, memberikan rezeki (karunia), atau
menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas, dan karena Allah
Subhanahu Wata’ala.
8. Shodaqoh
Yang dimaksud dengan “shadaqah” adalah
perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain atau lembaga/badan
hukum secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu
dengan mengharap ridho Allah Subhanahu Wata’ala dan pahala semata.
9. Ekonomi Syari’ah
Yang dimaksud dengan “ekonomi syari’ah”
adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip
syari’ah, antara lain meliputi:
- bank syari’ah;
- lembaga keuangan mikro syari’ah.
- asuransi syari’ah;
- reksa dana syari’ah;
- obligasi syari’ah dan surat berharga berjangka menengah syari’ah;
- sekuritas syari’ah;
- pembiayaan syari’ah;
- pegadaian syari’ah;
- dana pensiun lembaga keuangan syari’ah; dan
- bisnis syari’ah.
- bank syari’ah;
- lembaga keuangan mikro syari’ah.
- asuransi syari’ah;
- reksa dana syari’ah;
- obligasi syari’ah dan surat berharga berjangka menengah syari’ah;
- sekuritas syari’ah;
- pembiayaan syari’ah;
- pegadaian syari’ah;
- dana pensiun lembaga keuangan syari’ah; dan
- bisnis syari’ah.
Dalam perkara ekonomi syari’ah belum ada
pedoman bagi hakim dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syari’ah. Untuk
memperlancar proses pemeriksaan dan penyelesaian sengketa ekonomi syari’ah,
dikeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Peraturan
Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah.
Pasal 1 PERMA tersebut menyatakan bahwa:
1) Hakim pengadilan dalam lingkungan peradilan agama yang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan ekonomi syari’ah, mempergunakan sebagai pedoman prinsip syari’ah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah.
1) Hakim pengadilan dalam lingkungan peradilan agama yang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan ekonomi syari’ah, mempergunakan sebagai pedoman prinsip syari’ah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah.
2) Mempergunakan sebagai pedoman prinsip
syari’ah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah sebagaimana dimaksud ayat (1),
tidak mengurangi tanggung jawab hakim untuk menggali dan menemukan hukum untuk
menjamin putusan yang adil dan benar.
0 komentar | add one
Posting Komentar
.................................................................................